Jakarta, Para pelaku industri di Indonesia belum sadar betul akan pentingnya standar kualitas produk. Terbukti dengan rendahnya penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baru mencapai 20 persen dari total 6835 standar yang sudah dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BSN Bambang Setiadi di sela-sela jumpa pers Indonesia Quality Forum di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (24/11/2008).

"Untuk bisa meningkatkan jumlah tersebut kita harus sosialisasi habis-habisan, mulai dari kerjasama dengan pemda dan universitas hingga ke masyarakat," ujarnya.

Pada dasarnya, SNI ini tidak wajib dan bersifat sukarela. Dengan begitu tidak ada cara lain untuk meningkatkan penerapan efektif SNI di Indonesia selain melalui sosialisasi agar masyarakat bisa menyadari betapa pentingnya standar kualitas produk.

Ia mengharapkan, SNI bisa menjadi prioritas kedua setelah uang kepada setiap produk yang mereka konsumsi. "Orang harus bisa minded kepada standar," ujarnya.

Ia juga mengatakan, dalam beberapa tahun ke depan porsi penggunaan SNI di Indonesia yang didapat dari hasil survey BPS tahun 2007 tersebut bisa meningkat hingga 50 persen. "Ya mudah-mudahan lah ya," katanya.

Cara lain yang bisa digunakan oleh BSN adalah mengacu kepada Kepress no 80 pasal 40 ayat 3 tentang pengadaan barang oleh pemerintah. Ia sudah mengusulkan kepada pemerintah selaku regulator agar seluruh barang yang disediakan pemerintah harus mendapatkan label SNI terlebih dahulu.

"Ini masih wacana tapi sudah disampaikan ke pemerintah. Kalau ini diterapkan sungguh-sungguh bisa membangun sektor riil dengan menghasilkan produk yang berstandar, ini yang bisa menyokong makanya akan kita dorong," pungkasnya. (kilasberita.com/amz/dtc)